Skip navigation

Category Archives: UU ITE

Tulisan ini hanyalah merangkum tulisan Sam Ardi Semoga Prita Mulyasari yang Terakhir…, yang intinya merangkum beberapa fakta persidangan Prita terkait pemeriksaan ahli M. Yasin Kara (versi lengkap bisa dibaca di dalam tulisan Sam Ardi di atas):

[…]

* Bahwa benar jabatan ahli di Tim Pansus pembentukan UU ITE adalah:

1. Sebagai Wakil Ketua Panitia Khusus (PANSUS) RUU ITE
2. Sebagai Ketua Panitia Kerja (PANJA) perumus RUU ITE.

[…]

* Bahwa benar PANSUS RUU ITE tidak pernah mengangkat Dewan Pakar, sementara keterlibatan ahli dilakukan sesuai dengan tema bahasan yang sifatnya berdasarkan permintaan rapat dan eksistensi kehadirannya dibatasi pada tingkat rapat yang telah ditentukan.

[…]

* Bahwa benar ahli tidak pernah lihat ataupun bertemu dengan Roy Suryo dalam merumuskan UU ITE

Sementara dalam pemberitaan tvOne bertajuk Roy Suryo Ajukan Diri Jadi Saksi Ahli Prita, Roy tanpa diminta menjadi saksi ahli oleh JPU mengajukan dirinya sendiri sebagai saksi ahli dengan alasan:

alasan Roy mengajukan diri sebagai saksi ahli dikarenakan pria yang aktif di Partai Demokrat itu adalah salah seorang anggota tim penyusun UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Ada beberapa hal yang menarik untuk diungkapkan di sini. Pertama, Roy Suryo tidak pernah diminta oleh siapapun untuk menjadi saksi ahli dalam persidangan Prita. Sebuah usaha mencari popularitas yang cukup murah, tidak perlu bayar biro iklan, tapi otomatis diliput banyak media karena persidangan Prita ini termasuk salah satu kasus high profile di tahun 2009. Ini cukup menggambarkan betapa beliau memang ahli menjadi saksi, dan bukannya jadi saksi ahli.

Kedua, saksi ahli M. Yasin Kara, yang menjabat Wakil Ketua PANSUS RUU-ITE dan Ketua PANJA perumus RUU-ITE tidak pernah lihat atau bertemu dengan Roy Suryo dalam merumuskan UU ITE. Wow. Padahal dari pemberitaan tvOne dia akhirnya bisa muncul di persidangan justru karena pengakuannya menjadi anggota perumus UU ITE. Mana yang benar nih?

Iklan

disalin dari blog sebelah.

apakah ini too good to be true?

di milis id-gmail, tony membahas penjelasan pasal 43 ayat 5 huruf h:

Pasal 43
(5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
h. meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana berdasarkan Undang‐Undang ini;

di penjelasan pasalnya:
Yang dimaksud dengan “ahli” adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus di bidang Teknologi Informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis maupun praktis mengenai pengetahuannya tersebut.

hanya saja, masih perlu dijelaskan lagi maksud kata “maupun“, apakah berarti kedua syarat tersebut di atas harus terpenuhi atau salah satu saja. kalau ternyata maksudnya bisa salah satu saja, kita terpaksa belum bisa memberikan salam perpisahan kepada pakar gadungan.